"Kepuasan pemilih Partai Demokrat terhadap kinerja Wakil presiden Boediono sebesar 62%," ujar peneliti LSI Dody Ambardi, hari ini.Dia menambahkan kepusan pemilih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebesar 52% menyatakan puas atas kinerja Presiden Yudhoyono sedangkan kepuasan kepada kinerja Boediono sebesar 45%.
"Kepuasan pemilih dari partai nonkoalisi terhadap kinerja presiden lebih tinggi dengan pemilih dari partai koalisi, ini ada apa?" ujar Burhanudin Muhtadi, Direktur LSI, hari ini.
Pemilih Partai Golkar sebesar 63% menyatakan puas atas kinerja presiden dan 54% puas kinerja wakil presiden, Partai Hanura sebesar 66% puas dengan kinerja presiden dan 56% puas kepada kinerja Boediono.Pemilih dari Partai Gerindra sebanyak 46% menyakan puas dengan kinerja Presiden Yudhoyono, 25% puas dengan kinerja Wakil Presiden Boediono, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 48% menyatakan puas atas kinerja presiden, 38% menyatakan puas kepada kinerja Boediono sebagai Wakil Presiden.
Partai Amanat Nasional sebesar 61% pemilihnya menyatakan puas dengan kinerja presiden dan 53% puas kepada kinerja wakil presiden, Partai Persatuan Pembangunan yang mengatakan puas atas kinerja presiden sebesar 65% dan kepada wakil presiden sebesar 59%.
Di Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 57% pemilihnya puas atas kinerja Presiden Yudhoyono dan 39% menyatakn puas terhadap kinerja Wakil presiden Boediono.Sementara itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan koalisi yang dibangun saat ini tak memiliki dasar kekuatan sehingga wajar jika hasil survai tersebut.
"Saling bermusuhan [orang-orang] di dalam pemerintahan, dan di koalisi pemerintah merupakan kumpulan orang lama berkuasa tak ada pundamental bentuk koalisi," katanya, hari ini.Selain itu, lanjutnya, tujuan partai politik masuk koalisi pemerintah tak lain untuk mencari kekuasaan dan saat ini terjadilah birokrasi dikuasai politik dan itu berdampak pada 'mandeg-'nya reformasi birokrasi.Dia menambahkan selama ini juga sistem partai politik di Tanah Air tak ada aturan sehingga diperlukan reformasi partai politik dan hentikan politik uang. (ea)
