Pemerintah tak dukung pemberantasan korupsi

JAKARTA: Pengamat hukum Achmad Rifai menilai penurunan anggaran pemberantasan korupsi kepada semua lembaga penegakan hukum pada 2011 mencerminkan pemerintah tidak mendukung pemberantasan korupsi. "Ini menunjukan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi rendah, apalagi kita melihat anggaran KPK diturunkan jauh sekali [dari 2010]," ujarnya kepada Bisnis hari ini.Sebenarnya, lanjutnya, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif tak menghendaki pemberantasan korupsi sehingga menurunkan anggaran untuk berantas korupsi. "Terutama kepada KPK, pemerintah sebenarnya secara tak langsung tak menghendakinya lagi," katanya.Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief tidak mempersoalkan terjadinya penurunan anggaran pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) tahun depan. "Tentunya dengan anggaran yang tersedia, itu [pemberantasan korupsi] yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi [anggaran]," katanya akhir pekan kemarin.Jika, lanjutnya, anggaran tersebut tak mencukupi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pihak Korps Adhyaksa (sebutan Kejagung) akan mengajukan penambahaan kepada pemerintah dan DPR.Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, mengatakan dukungan anggaran untuk pemberantasan korupsi penting. "Karena kalau anggaran tak mencukupi, jaksa penyidik akan 'bermain' untuk mensubsidi perkara lainnya," ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.Dia menegaskan dari segi kuantitas penyelesaian kasus, Kejagung ada kemajuan namun dari segi kualitas penyelesaian kasus masih sangat rendah. Dengan begitu kedepan ini menjadi pekerjaan rumah Basrief Arief sebagai Jaksa Agung baru.Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan anggaran pemberantasan korupsi pada 2011 sangat minim. terjadi pengurangan di semua lembaga penegak hukum.Dengan adanya penurunan anggaran ini berarti tidak ada keseriusan pemerintah, dan DPR untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi pada tahun 2011 ini. (tw)