Dengan penanganan jaksa nakal oleh jaksa pengawas, dinilai lebih praktis, mengingat selama ini penanganan jaksa nakal oleh pidana khusus prosesnya lama dan panjang.
Dengan penanganan langsung oleh JAM Was, lanjutnya, sanksi yang diberikan lebih berat yakni dipidanakan bukan seperti sekarang hanya memberikan sanksi disiplin seperti penurunan pangkat atau paling berat dipecat tanpa proses hukum.
"Nah kalau kami pidanakan, jaksa yang ketahuan bermain [melakukan korupsi] bisa bepikir ulang," jelasnya.
Apakah akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jaksa yang nakal itu? Marwan mengatakan tidak karena itu sekarang sedang diupayakan JAM Was mempidanakan langsung jaksa nakal.
Dia mengakui rencana tersebut di Kejaksaan Agung ada yang mendukung dan ada yang tak mendukung, tetapi dia menilai yang tak mendukung itu belum memahami apa maksud dari JAM Was untuk mempidanakan sendiri jaksa nakal.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melihat jaksa nakal sulit diberantas karena belum ada hukuman yang memberikan efek jera.
"Selama ini sanksi yang diberikan ke jaksa nakal hanya sanksi administrasi, sudah saatnya jaksa tersebut dpidanakan," ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
