Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan melakukan perjalanan ke Pyongyang pekan depan untuk bertemu dengan Kim Jong-un dan mempersiapkan pertemuan kedua antara pemimpin Korea Utara dan Presiden Donald Trump.
Dilansir Bloomberg, Pengumuman Departemen Luar Negeri pada Selasa tentang perjalanan Pompeo yang keempat ke Korea Utara menegaskan apa yang dijanjikan pekan lalu, yang merupakan kunjungan segera untuk "membuat persiapan akhir" KTT kedua antara Trump dan Kim Jong-un.
Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert, tidak seperti kunjungan terbaru Pompeo di bulan Juli, dia akan bertemu dengan Kim dan bukan hanya wakilnya,
Trump dan Kim sebelumnya mengadakat KTT di Singapura pada bulan Juni yang membangkitkan perhatian luar biasa dan menghasilkan niat Kim untuk bekerja menuju denuklirisasi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
Menurut Nauert, kunjungan Pompeo ke Pyongyang pada 7 Oktober mendatang merupakan salah satu agenda kunjungan singkatnya ke negara-negara lain di Asia, termasuk ke Tokyo dan Seoul. Dari Seoul, Pompeo akan melakukan perjalanan ke Beijing sebelum pulang.
"Saya pikir ini menunjukkan kemajuan ke depan dan momentum bahwa Menteri Luar Negeri membuat perjalanan keempatnya kembali dalam waktu kurang dari setahun," kata Nauert, seperti dikutip Bloomberg.
"Tentu saja, kami masih memiliki banyak cara, tetapi kami menantikan langkah selanjutnya dalam percakapan ini," lanjutnya
Durasi kunjungan yang terbatas mencerminkan tantangan bagi AS untuk memastikan Kim Jong-un bahwa rezimnya akhirnya siap untuk meninggalkan program senjata nuklirnya.
Setelah kunjungan Pompeo pada Juli ke Korea Utara, dia mengatakan pertemuannya sebagai “produktif dan dengan niat baik", namun disambut beberapa jam kemudian dengan pernyataan Korea Utara yang menggambarkan tuntutan AS sebagai "gangster.”
Selama ini, tantangannya AS untuk menyelaraskan dua strategi yang bersaing: Pompeo menuntut agar Korea Utara melepaskan senjata nuklirnya sepenuhnya sebelum sanksi dapat dicabut, sementara pemerintah Kim ingin sanksi dicabut secara bertahap untuk setiap langkah yang dibuatnya menuju tujuan akhir dari denuklirisasi.
