Kabar24.com, JAKARTA – Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menghadapi krisis konstitusional terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa sebagai dampak dari referendum kemerdekaan Catalonia yang memanas, dan berpotensi melukai ekonomi Spanyol yang telah bangkit.
Referendum kemerdekaan yang berujung bentrok dengan pihak kepolisian akhir pekan lalu di Catalonia membuka pintu bagi wilayah terkaya Spanyol tersebut untuk bergerak memisahkan diri secepatnya pekan ini.
Jalan-jalan di Barcelona, ibu kota Catalonia, hari ini dikabarkan sunyi senyap, namun pemberitaan di surat-surat kabar mengatakan referendum tersebut telah menetapkan perseteruan antara Madrid, ibu kota Spanyol, dan wilayah tersebut.
Menurut sejumlah pejabat pemerintah Catalonia, 90% suara telah memilih agar Catalonia keluar dari Spanyol.
“Ini semua bisa menjadi lebih buruk. Kita memasuki fase pemogokan dan demonstrasi di jalan-jalan. Dengan lebih banyak gerakan, akan ada lebih banyak represi,” tulis surat kabar La Vanguardia, seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).
Pada Minggu (29/9) sejumlah aktivis Catalonia bentrok dengan pihak kepolisian yang menindak referendum kemerdekaan. Referendum ini telah dinyatakan tidak konstitusional oleh pemerintah Spanyol.
Saat itu, kepolisian Spanyol dikabarkan menggunakan tongkat dan peluru karet untuk mengganggu proses pemungutan suara, sehingga memicu kekerasan. Menurut pejabat Catalonia, peristiwa tersebut telah melukai sekitar 840 orang.
Catalonia adalah pusat industri dan pariwisata yang berkontribusi sekitar seperlima ekonomi Spanyol. Wilayah ini menjadi basis produksi untuk perusahaan multi-nasional besar mulai dari Volkswagen hingga Nestle.
Pemimpin regional Catalonia, Carles Puigdemont, pada hari Minggu mengumumkan bahwa para pemilih telah memperoleh hak untuk merdeka.
Dia juga akan melaporkan hasilnya ke parlemen daerah tersebut, yang kemudian akan berwenang untuk menggerakkan proses kemerdekaan.
Pernyataan Puigdemont memberi tantangan kepada Rajoy, yang memiliki kekuatan konstitusional untuk memberhentikan pemerintahan daerah serta menempatkan Catalonia di bawah kendali pusat sambil menunggu pemilihan baru.
Hal itu disebutkan akan meningkatkan ketegangan lebih jauh di wilayah yang bependuduk sebanyak 7,5 juta orang tersebut, serta berpotensi melukai ekonomi Spanyol yang telah bangkit.
“Kami percaya risiko konfrontasi yang lebih besar dalam waktu dekat meningkat, melibatkan gangguan yang sangat luas dengan biaya ekonomi yang sangat besar,” papar Citibank dalam risetnya.
