Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dewan Keamanan PBB Sepakati Sanksi untuk Korea Utara

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sanksi untuk Korea Utara menyusul uji coba rudal dan nuklir terbaru setelah AS menolak permintaan utama untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang  dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sanksi untuk Korea Utara menyusul uji coba rudal dan nuklir terbaru setelah AS menolak permintaan utama untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China.

15 anggota DK PBB mengeluarkan resolusi tersebut dengan suara bulat pada Senin (11/9/2017) setelah perundingan dimulai pekan lalu ketika rezim Kim Jong Un menguji bom nuklirnya yang paling kuat.

Resolusi ini termasuk memangkas impor produk minyak sulingan menjadi 2 juta barel per tahun, melarang ekspor tekstil dan memberi negara-negara izin untuk membekukan aset kapal kargo yang operatornya tidak setuju dengan inspeksi di laut lepas.

"Kami bertindak sebagai respons terhadap perkembangan baru yang berbahaya," ungkap utusan AS Nikki Haley kepada DK PBB setelah pemungutan suara, seperti dikutip Bloomberg.

Dewan Keamanan PBB Sepakati Sanksi untuk Korea Utara

"Ini adalah tindakan terkuat yang pernah diterapkan pada Korea Utara," katanya, menambahkan bahwa AS tetap bersedia bertindak sendiri untuk menghentikan program nuklir Kim jika diperlukan.

Walaupun AS dapat membujuk Rusia dan China, yang memiliki hak veto di DK PBB, untuk menyetujui sanksi tersebut, ini masih kurang dari yang diinginkan Haley saat dia mendorong pelarangan minyak dan pembekuan aset Kim di luar negeri.

"Meskipun ada perundingan yang cukup alot, AS bersedia mengurangi permintaan untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China, dan ini adalah perhitungan bahwa kami lebih berpengaruh saat ada kesatuan di DK," kata George Lopez, profesor studi perdamaian University of Notre Dame dan mantan ahli PBB mengenai sanksi terhadap Korea Utara.

Sementara itu, Perwakilan China dan Rusia berusaha untuk mendorong AS melakukan upaya diplomatik, yang menekankan bahwa resolusi tersebut memerlukan perundingan.

Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi mengatakan di depan Dewan bahwa semua pihak harus tetap berkepala dingin dalam bertindak dan memulai kembali perundingan lebih cepat.

Dewan Keamanan PBB Sepakati Sanksi untuk Korea Utara

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan sebuah penyelesaian politik pada akhirnya dibutuhkan dan mengabaikan seruan untuk negosiasi berarti merupakan pelanggaran langsung terhadap konsensus yang dicapai di Dewan Keamanan.

Sebelumnya, Media pemerintah Korea Utara menyerang Haley dan resolusi tersebut menjelang pemungutan suara, dengan bersumpah bahwa AS akan menghadapi "rasa sakit dan penderitaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah."

"DPRK (Republik Demokrasi Rakyat Korea) benar-benar memastikan bahwa AS membayar harga yang pantas," ungkap Kantor Berita Pusat Korea, mengutip sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri.

Meski ada retorika tersebut, ada tanda-tanda kedua belah pihak mencari solusi diplomatik. Pejabat kementerian luar negeri Korea Utara dikatakan merencanakan pembicaraan informal dengan mantan pejabat AS di Swiss pada hari Senin, menurut laporan Nippon Television Jepang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper