Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah memastikan adanya efisiensi satu tingkat eselon dalam tataran pegawai negeri sipil, dan menerapkan skema dinas tukar wilayah demi mewujudkan reformasi birokrasi.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Seminar Nasional Temu Administrator Muda Indonesia Universitas Padjadjaran 2016 di Jatinangor, Jawa Barat, Senin (24/10/2016).
“Masalah harus diperkecil, maka sekarang dalam tahap pemikiran untuk mengurangi eselon satu [tingkat] di pemerintahan,”ujarnya dalam pidato.
Untuk sementara, sebutnya, level eselon akan dikurangi dari saat ini empat tingkat menjadi tiga tingkat. Selanjutnya, bahkan hanya akan ada dua level eselon di masa mendatang.
Pemangkasan level eselon tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih sederhana. Intinya, kebijakan bertujuan untuk meminimalisir masalah pemerintahan sehingga reformasi birokrasi dapat terwujud.
Terkait efisiensi jumlah PNS, pemerintah akan melakukan pengurangan pegawai secara alamiah dalam kurun waktu delapan tahun. Nantinya, rekrutmen calon PNS hanya akan berjumlah separuh dari total PNS yang akan pensiun.
“Aparat pemerintahan harus lebih ramping. Kenapa? karena produktivitas, akses lebih cepat, dan memang berlebihan [jumlah PNS],”ungkapnya.
Selain persoalan kuantitas PNS, Wapres Kalla juga menyoroti kinerja pemerintahan. Dia meminta aparat dan calon aparat harus lebih fleksibel dan cekatan dalam bekerja.
Tahun depan, pemerintah harus menggunakan layanan electronic goverment (e-goverment) sehingga masyarakat bisa mengakses layanan secara langsung.
“Artinya tidak perlu banyak arsip, semua langsung berhubungan layaknya smart city. Artinya administrator tanpa teknologi itu nothing,” tegasnya.
Akibat sistem otonomi daerah, selama 15 tahun terakhir terjadi pengkotakan kinerja sekaligus sekat budaya dalam pemerintahan karena pegawai yang berasal dari satu daerah tak dapat bekerja di daerah lain.
Hal itu dinilai Wapres sebagai fase yang membahayakan karena tak terjadi pembelajaran antarbudaya. Ke depan, pemerintah berencana mengubah mekanisme kinerja PNS yang bisa dipindahkan dan tak terpaku pada daerah asal agar menjadi perekat nasional.
“Aturan akan kami bongkar ulang jadi nanti eselon I misalnya bisa dipindahkan sehingga budaya nasional terjaga. Jadi orang yang berpengalaman di sini [Jawa Barat] bisa menjadi kepala dinas di Sumatra,” paparnya.
