Kabar24.com, ROKAN HILIR - Insiden pengusiran nelayan yang mencari ikan di perairan Indonesai oleh Polisi Perairan Malaysia memancing kegusaran politisi provinsi Riau.
Komisi B DPRD Provinsi Riau menyayangkan sikap Polisi Perairan Malaysia mengusir nelayan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, saat mencari ikan di Selat Malaka, tepatnya di Pulau Jemur yang berbatasan dengan Malaysia pada Selasa (14/6/2016).
"Kalau nelayan kita tangkap ikan di perairan Indonesia kenapa diusir, kecuali mereka masuk wilayah Malaysia," kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau Firdaus kepada Antara, Minggu (19/6/2016).
Ia meminta kepada pemerintah daerah maupun provinsi cepat tanggap mengatasi hal ini mengingat aksi pengusiran tersebut sudah sering dilakukan.
"Kami minta pemda maupun pemprov siapkan minimal satu unit kapal cepat yang stand by di wilayah perbatasan untuk mengamankan para nelayan Rohil, baik dari gangguan nelayan asing maupun aparat asing," kata Firdaus.
Persoalan ini, kata dia, sudah sering disampaikan kepada dinas terkait, namun tidak ditanggapi serius. Padahal kekayaan laut yang ada di Provinsi Riau salah satunya berada di Kabupaten Rokan Hilir.
"Jangan sampai aset kita diambil oleh orang lain," katanya.
Ia juga mengharapkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil untuk terus melakukan patroli di lapangan guna mengantisipasi aksi kejahatan di laut.
"Jangan hanya tahu budidaya ikan air tawar saja, turun ke lapangan pantau aktivitas illegal fishing," kata dia.
Selain itu, politisi PKB ini, juga menyarankan dinas terkait membangun pelabuhan perikanan khusus yang bertujuan untuk mengawasi setiap kapal yang datang maupun yang sedang berangkat.
"Kalau sudah ada pelabuhan itu setiap kapal yang berangkat bisa diawasi, apalagi Rohil rawan terhadap penyelundupan narkoba, karena berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Malaysia. Tidak tertutup kemungkinan masuknya barang haram itu selama ini lewat jalur tikus," katanya.
Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya menyebutkan bahwa persoalan tersebut sudah disampaikan ke Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten, termasuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Riau, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Senin (20/6), kami dari DPRD Riau khususnya Komisi B akan tindaklanjuti permasalahan ini untuk dicarikan solusinya bersama-sama," kata Karmila Sari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
