Kabar24.com, JAKARTA --Indeks Kinerja HAM (IKH) yang diluncurkan Setara Institute menemukan pemajuan masalah HAM di era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berada pada level stagnan. Indeks itu menyatakan terdapat penurunan tipis dari skala 2,49 pada 2014 menjadi 2,45 pada tahun ini.
Indeks itu memiliki skala 0 sebagai angka paling rendah dan 7 sebagai angka paling tinggi. Penurunan skala sebesar 0,04 poin dinilai tidak signifikan secara statistik, sehingga pemajuan dan pemenuhan HAM dianggap stagnan.
“Tetapi pemerintah memberikan skor buruk karena melakukan eksekusi mati terhadap terpidana. Pemerintah juga gagal mengawal kebebasan berekspresi dan berserikat karena membubarkan berbagai kegiatan,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam rilisnya yang dikutip Bisnis.com, Kamis (10/12/2015).
Variabel yang dianalisis dalam IKH Setara Institute adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; perlindungan kebebasan beragama; pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya; kebebasan berekspresi dan berserikat; perlindungan warga negara; penghapusan hukum mati; penghapusan diskriminasi serta Rencana Aksi Nasional HAM dan kinerja lembaga yang berkaitan dengan persoalan HAM.
Ismail menegaskan setelah setahun, pemerintah justru tidak menunjukkan realisasi pemenuhan HAM baik yang tertuang dalam Nawa Cita maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Dia memaparkan bulan madu euforia Jokowi-JK dalam pemenuhan HAM sebenarnya sudah usai.
“Rekaman pelbagai peristiwa pada 2015 menunjukkan pemerintahan berjalan business as usual. Belum ada terobosan yang membanggakan pada pemajuan HAM,” kata Ismail.
