Bisnis.com, NUSA DUA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono memaparkan 5 kerangka kebijakan Indonesia dalam membangun ekonomi biru atau blue economy dalam Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023.
Lima kebijakan pokok yang dimaksud, pertama, memperluas kawasan konservasi. Hal ini menjadi penting karena menyangkut juga soal perubahan iklim.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Sakti menyebut Indonesia segera memulai penangkapan teratur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2023 yang berisi penangkapan ikan di laut, khususnya di wilayah Indonesia harus berbasis pada kuota.
Ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat. "Ini menjadi penting dan ada lima komoditi yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut," jelas Sakti, Selasa (10/10/2023).
Keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir. Ini juga menjadi penting kaitanya dengan perubahan iklim. Kelima adalah upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan.
Menurut Sakti, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik, atau good maritim governance. Ada hal utama dikatakan Trenggono yang menjamin keberlangsungan AIS Forum yakni perasaan senasib sepenanggungan.
Baca Juga
"Karena kita sama-sama negara maritim negara kelautan sehingga bisa bekerja sama antarberbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim," jelas Sakti.
Hal lain adalah kerangka legal formal yang dituangkan dalam Leaders Declaration AIS Forum untuk mendorong penguatan AIS Forum menjadi institusi yang lebih formal di masa depan. Kemudian, aspek sumber pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman.
Salah satu poin dalam Leaders Declaration AIS Forum yang terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan adalah semua negara AIS Forum khususnya pimpinan negara harus memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut. Di mana ekologi harus bisa menjadi panglima.
Tantangan terbesar adalah bahwa sumber daya kelautan yang besar, dan hal pertama yang harus tekankan adalah menjaga ekologinya tetap sebagai panglima. Namun di sisi lain ada desakan kepentingan ekonomi yang begitu besar, apalagi di negara-negara maritim dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia.
"Bagaimana kami mengatur ruang laut yang baik. Kemudian bagaimana menata tata kelola kelautan agar bisa terjaga. Ini menjadi hal yang penting bahwa lima program yang kita inisiasi sebagai program ekonomi biru, harus kami sampaikan dalam forum agar seluruh negara kepulauan berkomitmen bisa menjaga laut sebagai satu ekologi, termasuk biota di dalamnya," ujarnya.
