Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut akan ada tambahan 2 partai politik (parpol) yang akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan 2 parpol yang akan mengusung Ganjar Pranowo beridentitas dengan warna hijau dan keemasan.
2 parpol tersebut akan menyusul keputusan Partai Perindo yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerja sama politik dengan PDIP untuk Pilpres 2024 pada Jumat (8/6/2023).
Perindo mengikuti jejak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura yang terlebih dahulu jalin kerja sama politik dengan PDIP.
Hasto memastikan parpol pendukung Ganjar tak berhenti sampai di situ.
"Ya ada. Kan warna hijau sudah ada [PPP], nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," jelas Hasto usai penandatanganan MoU antara PDIP dan Perindo di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
Baca Juga
Dia mengungkapkan, PDIP memang secara intens berkomunikasi dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai informasi, Golkar merupakan partai yang berwarna khas kuning dan PKB berwarna khas hijau.
"Ya kami intens berdialog dengan Partai Golkar, PKB, bahkan Cak Imin kan juga digadang-gadang sebagai cawapres. Kami intens melakukan komunikasi politik dan dua periode kami juga bekerja sama. Ini yang terus akan kami komunikasikan," ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan pihaknya juga membuka komunikasi dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Menurutnya, perbedaan pilihan calon presiden tak menutup komunikasi antar partai.
Terlebih, PDIP menginginkan dukungan kepada Ganjar nantinya diberikan oleh mayoritas di parlemen, sehingga akan mempermudah kerja pemerintahan.
Untuk itu, partai berlambang banteng itu akan berusaha menjalin kerja sama sebanyak mungkin dengan partai politik lain.
"Karena harus ada suatu desain bagi kita bahwa presiden yang dipilih rakyat 50 persen plus satu harus dapat dukungan dari parlemen sehingga pemerintah bisa bekerja cepat," ucap Hasto.
