Bisnis.com, JAKARTA - DPR menyayangkan sikap pemerintah yang berencana membuka keran impor pangan menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, saat ini cadangan atau stok pangan pemerintah masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai keputusan pemerintah mengimpor sejumlah pangan pokok bertentangan dengan Undang-Undang (UU) 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri.
“Sebelumnya kita ini tidak impor dan aman saja, kenapa sekarang saat mendekati pemilu baru mulai gembar-gembor membuka keran impornya?" tuturnya di Jakarta, Rabu (5/4).
Firman juga mengkritisi data kebutuhan pangan Indonesia yang berbeda antara pihak Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Padahal, menurutnya, data itu sangat dibutuhkan untuk Pemerintah dalam membuka impor pangan atau tidak jelang Pemilu 2024.
“Penduduk Indonesia diperkirakan akan bertambah banyak pada tahun 2030. Kebutuhan pangan pokok kita terus meningkat apakah dari litbang dari pertanian pernah melakukan riset-riset subsitusi pangan,” katanya.
Seperti yang diketahui, cadangan pangan pemerintah berupa 11 pangan pokok mulai terisi. Namun, sebagian cadangan pangan itu masih bersumber dari impor. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa lepas dari ketergantungan impor.
Baca Juga
Kesebelas cadangan pangan pemerintah (CPP) itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Cadangan beras, misalnya, sudah terisi 245.370 ton per 31 Maret 2023. Begitu juga dengan kedelai yang sebanyak 775,77 ton, gula pasir 223.573,05 ton, serta daging sapi dan kerbau yang masing-masing 8.095,89 ton dan 241,03 ton.
