Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mulai melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2022 selama tiga bulan ke depan.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menguggah dokumentasi gelaran entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2022. Gelaran itu menandai awal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
Achsanul menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan berlangsung pada awal tahun setelah tahun anggaran terkait habis. Pihaknya mengundang sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan bermulanya pemeriksaan.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
“Pemeriksaan akan dilakukan 70—90 hari ke depan. Semoga lancar dan dimudahkan,” tulis Achsanul dalam cuitannya, Rabu (11/1/2023).
Muhadjir yang mewakili para pimpinan lembaga menyatakan bahwa pihaknya siap membantu tim BPK agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Sebelumnya, BPK menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Hal itu didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021.
Terdapat empat lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan 2021, yakni laporan keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
