Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan akan ada tiga investor yang siap membangun perumahan serta hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dari 59 LOI (Letter of Intent) sudah ada tiga yang kita proses maju dan ini akan diumumkan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Selasa (3/2/2023).
Lebih rinci, dia menyebutkan bahwa ketiga investor tersebut terdiri dari dua perusahaan lokal dan satu asing yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), konsorsium lokal CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN) dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Adapun, dilanjutkannya ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Alumnus dari Jurusan Teknik Sipil ITB ini optimistis bahwa jumlah investor juga akan bertambah ke depannya mengingat saat ini sudah ada 59 pelaku usaha yang sudah mengajukan LOI untuk menanamkan modal di IKN. Sekadar informasi, kemitraan pembangunan di IKN Nusantara menggunakan skema KPBU atau public private partnership.
Setali tiga uang, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe melanjutkan bahwa proyek IKN Nusantara telah menarik nilai investasi mencapai Rp 41 triliun.
Baca Juga
“Rencana Rp41 triliun. Ada 3 perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan tetapi itu nanti ada FS-nya segala macam. Dari 59 Letter of Interest kita, sudah ada tiga yang proses maju. Antrean ada beberapa tetapi belum kami umumkan kalau belum ada SIPP," katanya.
Dia melanjutkan bahwa pembangunan tidak hanya perumahan yang menjadi prioritas, sebab para investor juga akan membangun pengelolaan air minum, kelistrikan, telekomunikasi, pengolahan limbah, hingga sektor transportasi.
"Transportasi ini prioritas utama. Yang sedang dikejar berikutnya yang high priority adalah sekolah, lifestyle seperti tempat olah raga, taman, mal, hiburan untuk para pekerja," katanya.
Selain itu Dhony mengatakan meskipun untuk gedung-gedung masih hanya hak guna bangunan, tetapi untuk sektor perumahan sudah bisa menjadi hak milik.
"Hak pengelolaan untuk rumah tinggal kita sudah bisa membuat itu menjadi hak milik. Itu sudah sama dengan yang lain dengan banyak insentif ini akan menarik sekali. Jadi untuk rumah tinggal nanti pembeli setelah memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) bisa ditingkatkan menjadi hak milik," tandas Dhony.
