Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Bangda Kemendagri) Teguh Setyabudi memaparkan tiga pilar yang menjadi landasan dalam mewujudkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024.
Teguh menyampaikan, penyusunan tiga pilar tersebut dilakukan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Pilar pertama adalah bagaimana komitmen pemerintah dalam bentuk akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrem dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," tutur Teguh dalam Bincang Pembangunan BRIN 'Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024', Rabu (21/9/2022).
Pilar pertama penghapusan kemiskinan ekstrem ini mengharuskan Kemendagri untuk melakukan pengawalan pada tahap penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2022.
Selain itu, melalui pilar pertama tersebut, Kemendagri akan memastikan masing-masing pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengikutsertakan program yang berfokus pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Kemendagri betul-betul mengawal dan minta ke pemda agar program terkait penghapusan kemiskinan ekstrem dapat masuk ke dalam RKPD. Setelah selesai, program tersebut akan dikawal dalam rangka penyusunan program penganggaran," jelas Teguh.
Pilar kedua adalah konvergensi program, anggaran, dan sasaran. Adapun pelaksanaan pendekatan terhadap ketiga aspek tersebut akan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat pusat dan daerah.
Pada tingkat pusat, konvergensi yang dilakukan akan diawali dengan pensasaran masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Pensasaran tersebut akan dilakukan dengan berbasis data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Selanjutnya adalah mengintegrasikan dan memadukan program maupun kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.
Tidak hanya melibatkan unsur pemerintahan, Teguh menjelaskan bahwa upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini tentunya harus melibatkan sektor swasta, yang merupakan pihak penting lainnya dalam pelaksanaan upaya penghapusan tersebut.
"Disini kita melihat juga bahwa stakeholders lain termasuk sektor swasta juga saat ini penting untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024," terang Teguh.
Sementara itu, pada tingkat daerah, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dapat dilakukan antara lain adalah mencanangkan inovasi program kegiatan dalam upaya penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan daerah, penguatan kapasitas pemda yang menangani kemiskinan ekstrem dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta.
Pilar ketiga, lanjut Teguh, adalah pemantauan dan evaluasi. Kedua hal ini diawali dengan penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem, kemudian penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan secara berkala, serta evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.
Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air menjadi 0 persen pada 2024 mendatang. Target tersebut pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 November 2021.
Pada tahun ini, pemerintah disebut tengah memfokuskan diri dalam pengentasan kemiskinan di 212 kabupaten/kota. Kemudian, pada 2023 hingga 2024, fokus pengentasan kemiskinan akan ditujukan kepada 514 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,3 hingga 3 persen.
Dengan demikian, diharapkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai angka 0 persen pada 2024.
