Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Dalami Aliran Duit 'Pelicin' dari Petinggi Summarecon

KPK mendalami soal aliran duit 'pelicin' untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 21 Juni 2022  |  21:16 WIB
KPK Dalami Aliran Duit 'Pelicin' dari Petinggi Summarecon
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri/Antara - HO/Humas KPK

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran duit 'pelicin' untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

Hal ini didalami saat penyidik memeriksa sejumlah saksi dalam perkara suap IMB Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

Dua diantara saksi yang diperiksa adalah Direktur Bussines and Property PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yakni, Agung Herman Nagaria dan Sharif Benjamin.

Selain Agung dan Sharif lembaga antirasuah juga akan memetiksa Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Danda Jaya Kartika, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan perizinan ke Pemkot Yogyakarta dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengurusan perizinan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (21/6/2022).

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk Oon Nushino (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Oon Nushino selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK summarecon agung
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top