Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan senilai Rp31,34 triliun.
Temuan tersebut terdiri dari 3.123 (53 persen) permasalahan yang berkaitan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, 1.720 (29 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta 1.118 (18 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).
Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa IHPS 2021 tersebut memuat 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari 3 LHP keuangan, 317 LHP kinerja, dan 215 LHP dengan tujuan tertentu.
“Sehubungan dengan permasalahan 3E, sebanyak 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, dilanjutkan dengan 127 permasalahan ketidakhematan sebesar 1,42 triliun, dan tiga permasalahan ketidakefisienan sebesar 1,59 miliar,” jelas Isma dalam Rapat Paripurna DPR ke-23, Selasa (24/5/2022).
Sementara itu, Isma menyampaikan bahwa dalam permasalahan ketidakpatuhan terhadap IHPS terdiri atas 1.286 (75 persen) permasalahan ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan kerugian dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp29,7 triliun serta sebanyak 434 (25 persen) permasalahan terkait penyimpangan administrasi.
Lebih lanjut, Isma mengatakan bahwa IHPS 2021 juga memuat sejumlah hasil temuan tematik atas dua prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga
“Pemeriksaan tematik tersebut terdiri atas 256 pemeriksaan kinerja dan 38 DTT kepatuhan,” ucap Isma, Selasa (24/5/2022).
Adapun, Isma menambahkan bahwa 38 DTT kepatuhan tersebut dilakukan terhadap 35 objek pemerintahan pusat, 256 pemerintahan daerah, dan tiga objek pemerintahan BUMN. Dia juga menyampaikan bahwa selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti kegiatan penyetoran uang atau penyerahan aset senilai Rp33,63 miliar.
