Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (11/3/2022), tepat 56 tahun peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada 1966 di Istana Negara Bogor. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa tersebut akrab di telinga dengan istilah Supersemar.
Mengutip laman pusat data Universitas Krisnadwipayana, Jumat (11/3/2022), Supersemar yang ditandatangani oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 11 Maret 1966, mengandung perintah yang menginstruksikan Soeharto mengatasi situasi keamanan.
Sebagai diketahui, periode tersebut merupakan masa kelam di Tanah Air pasca peristiwa pembunuhan 7 jenderal pada 30 September 1965 yang menurut catatan sejarah resmi pemerintah didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut versi resmi Supersemar, Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) mengutus 3 orang perwira tinggi (AD) untuk menemui Soekarno di Istana Bogor terkait dengan pemulihan keamanan nasional.
Ketiga perwira tersebut, antara lain Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat.
Soeharto sendiri tidak menghadiri sidang kabinet pada saat itu karena dikabarkan sakit.
Baca Juga
Dalam pertemuan, ketiga perwira tersebut mengatakan Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan jika diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan untuk mengambil gerakan.
Pada akhirnya, dijelaskan bahwa, Soekarno menyetujui gagasan tersebut dan kemudian dikeluarkan Supersemar sebagai legitimasi bagi Soeharto untuk mengambil gerakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Namun demikian, Supersemar merupakan bagian sejarah Indonesia yang sangat kontroversial.
Sejarawan kondang Benedict Anderson memiliki pandangan bahwa surat Supersemar tersebut hilang atau sengaja dihilangkan, sehingga ada keraguan terhadap keaslian versi resmi dokumen tersebut.
