Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Fahri Hamzah Usul Rapat DPR dengan BUMN Sebaiknya Dihentikan, Mengapa?

Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menilai rapat antara DPR dengan BUMN sebaiknya dihentikan karena lebih banyak mudaratnya.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 15 Februari 2022  |  17:51 WIB
Fahri Hamzah Usul Rapat DPR dengan BUMN Sebaiknya Dihentikan, Mengapa?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Polda Metro Jaya (PMJ), Jakarta, Senin (19/3/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menilai rapat antara DPR dengan BUMN sebaiknya dihentikan karena lebih banyak mudaratnya.

“Sebaiknya dihentikan. Cukup Kementerian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Tidak usah ke DPR,” kata Fahri melalui akun Twitter, Selasa (15/2/2022).

Fahri mengatakan bahwa Direksi BUMN adalah pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di DPR akan membuat para direksi BUMN bermental politik.

Menurutnya, inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi akhirnya jadi rusak.

"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" ujarnya.

Dia pun pernah menulis buku tentang BUMN dan dibagi gratis. Intinya adalah adanya dilema antara diikuasai negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah rapat dengan anggota DPR. Dengan motif dikuasai, negara sedang merusak kultur bisnis di BUMN.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai ada kesalahan di hulu persoalan, karena regulasi ambigu dan membiarkan kontradiksi antara UU tentang BUMN, PT, dan keuangan negara.

Harusnya, diperjelas pengelolaan BUMN tunduk ke dalam rezim korporasi. Pertanggungjawaban pemegang saham di Kementerian BUMN.

Dampaknya, tambah Fahri, Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja, kuasa ada di Kementerian BUMN.

Sementara itu, jika DPR mau memanggil korporasi, harusnya diwakilkan komisaris. Itu pun hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham, bukan teknis.

Oleh karena itu, tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi, sedangkan mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas.

Fahri menuturkan bahwa kondisi berbeda apabila rapat penyelidikan angket. Hal tersebut bebas. Jangankan BUMN, presiden bisa dipanggil.

“Jadi sebaiknya dihentikan. Terlalu banyak efek buruknya bagi DPR dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” ungkapnya. 

Komentar Fahri tersebut menanggapi kasus banyaknya petinggi BUMN yang diusir DPR saat rapat kerja. Yang terbaru adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim yang diusir Komisi VII DPR kemarin, Senin (14/2/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr BUMN fahri hamzah
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top