Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2021, Pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi BLT UMKM.
Saat ini, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sedang menanti keputusan dan tanggal kepastian dari pemerintah terkait BLT UMKM 2022.
Adapun tujuan pemerintah untuk menyalurkan BLT UMKM adalah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berwirausaha di tengah pandemi. Bansos ini dikemas dalam bentuk BPUM, dana yang diterima sekitar Rp1,2 juta per bulan. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan keputusan terkait penyaluran BLT UMKM 2022.
Jika BLT UMKM kembali diberikan pada 2022, maka daftar penerima BLT UMKM itu bisa dicek di laman eform.bri.co.id/bpum.
Dalam proses seleksi BLT UMKM 2021, Dinas Koperasi dan UMKM bertindak sebagai pengusul akan melakukan pengecekan data calon penerima BLT UMKM 2021.
Caranya, melalui verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima BLT UMKM. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, maka pengajuan BLT UMKM bisa dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang sesuai dengan domisili pemohon.
Baca Juga
Mesti diingat, penerima bantuan BLT UMKM ini hanya mendapatkan subsidi sekali dalam setahun.
"Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menjadi satu-satunya lembaga pengusul calon penerima bantuan ini," tulis akun instagram Kemenkop.
Adapun cara mengajukan Banpres Produktif usaha Mikro (BPUM) adalah sebagai berikut dikutip dari akun instagram Kemenkop
1. Siapkan dokumen
- Fotokopi e-KTP
- Fotokopi KK
- Fotokopi NIB atau SKU dari Kepala Desa atau kelurahan
2. Serahkan dokumen
Serahkan dokumen lengkap tersebut pada dinas yang membidangi koperasi atau UKM di kota atau kabupaten tempat tinggal Anda/
3. Lengkapi isian formulir
- NIK sesuai dengan KTP
- Nomor kartu keluarga
- Nama lengkap sesuai E-KTP
- Tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Alamat sesuai KTP atau sesuai nomor NIB atau SKU
- Bidang Usaha
- Nomor telepon
Adapun syarat dan cara mendaftarkan diri secara pribadi untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM adalah sebagai berikut.
Pelaku usaha adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
Sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Nasabah memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM dengan lampiran yang merupakan satu-kesatuan.
Bukan kelompok ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.
Tidak sedang menerima Kredit Usaha Mikro atau KUR dari perbankan manapun.
