Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomimfo) tengah melakukan konsolidasi dan streamline beragam aplikasi layanan publik untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, konsolidasi ini dilakukan dalam mendukung Satu Data Indonesia, integrasi dan interoperabilitas data lintas pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Bagi Pakai Data.
"Penerapan SPBE diharapkan dapat mendukung perwujudan integrasi data pemerintah Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi dan dapat diandalkan oleh masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).
Johnny menjelaskan mengenai tata kelola data, saat ini pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 27.400 pusat data dan server.
"Dari jumlah itu, hanya 3% di antaranya yang memenuhi global standar atau yang memanfaatkan cloud. Bisa dibayangkan kesulitan interoperabilitas data itu, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan lebih dari 27.400 aplikasi, bisa dibayangkan berapa tidak efisiennya tata kelola," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan guna streamline layanan dan efisiensi pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta fokus belanja negara yang lebih baik dan lebih berkualitas
Tidak hanya itu, Johnny menyatakan pemerintah berupaya menjalankan tata kelola data pemerintah yang lebih baik.
"Kominfo akan membangun pusat data government cloud yang saat ini sudah dalam timeline Kominfo, mudah-mudahan tahun depan akan segera dimulai. Dan tahun 2023, pusat data pemerintah pertama tier 4 standar global bisa mulai digunakan dalam rangka untuk mengatur integrasi dan interoperabilitas data yang memudahkan pengambilan keputusan berbasis data," katanya.
Johnny menyebutkan keberadaan tata kelola data pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel juga menjadi prasyarat penting dalam pengembangan smart city di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Johnny menyatakan dengan tata kelola data yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik.
"SPBE berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memenuhi unsur-unsur tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital di sektor pemerintahan, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan yang terpercaya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
