Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Apa Beda Kortas Tipikor Polri dengan KPK? Begini Penjelasannya

Kapolri akan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) menjadi Korps Pemberantas (Kortas) Tindak Pidana Korupsi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 10 Desember 2021  |  11:16 WIB
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo - Biro Pers Sekretariat Presiden/ Lukas
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo - Biro Pers Sekretariat Presiden/ Lukas

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) menjadi Korps Pemberantas (Kortas) Tindak Pidana Korupsi. Hal itu disampaikan Listyo dalam pengarahannya saat menyerahkan SK pengangkatan khusus 44 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri.

Kortas ini nantinya akan dipimpin oleh jenderal bintang dua atau berpangkat irjen. Nantinya pucuk pimpinan kortas akan membawahi sejumlah kedeputian.

Dilihat dari struktur jabatannya, Kortas ini akan melakukan tugas-tugas pencegahan hingga penindakan tindak pidana korupsi.

"Di dalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan kerjamasama hingga penindakan," kata Listyo, dikutip Jumat (10/12/2021).

Lantas apa bedanya dengan lembaga Komisu Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Kortas Tipikor merupakan organisasi yang berada di bawah Kapolri dan akan dipimpin oleh jenderal bintang dua. Sementara itu, KPK merupakan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh lima orang komisioner.

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki sejumlah tugas.

Pada Pasal 6 UU No.19/2019 disebutkan tugas pertama KPK adalah melakukatindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

KPK juga memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

KPK juga bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan supervisi terhadap instansi yang berwenang

melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri ini juga mengemban tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam UU No.19/2019 KPK juga bertugas melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi kapolri
Editor : Mutiara Nabila

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top