Bisnis.com, JAKARTA-Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember adalah momentum bagi sektor swasta dalam berkomitmen menjalankan praktik bisnis yang bersih, sehat dan berkelanjutan untuk korporasi dan lingkungan.
Menurut Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady sektorswasta telah mempunyai acuan prinsip yang bisa menekan potensi praktik lancung tersebut dengan menjalankan ketentuan Good Corporate Governance (GCG) yang semangatnyamenegakkan transparansi, serta prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang lebih holistik.
“Korupsi seringkali melibatkan aparat pemerintah juga seringkali kalangan bisnis. Sektor swasta harus menerapkan prinsip ESG, prinsip ini memuat ketentuan agar bisnis berjalansesuai aturan, berdampak positif secara sosial dan lingkungan, serta menerapkan tata kelola yang baik dan transparan tentunya,” jelasnya.
Dijalankan secara GCG dalam kerangka penerapan ESG secara terpadu serta sejalan dengan Sustainable Development Goals(SDGs) no. 16 terkait pembangunan lembaga yang efektif dan akuntabel dengan target zero tolerance atas fraud maupun korupsi.
John mengungkapkan prinsip-prinsip ESG yang ideal inilahdiupayakan penerapannya pada lingkungan Lippo Group. Dengan prinsip ESG, perusahaan tidak sekadar berorientasiprofit semata tanpa memikirkan proses yang benar dan berkeadilan secara sosial.
“Ini sangat berbeda dengan prinsip CSR [Corporate Social Responsibility], prinsip ESG bersifat holistik dan dituntut sejalandengan praktik bisnis sedari hulu hingga hilir,” kata John. ESG mengombinasikan CSR, etika dan good governance.
Tren investasi dunia secara khusus mengapresiasi praktik ESG sebagai Socially Responsible Investment (SRI), investasi yang menjadikan atribut tradisional bukan sebagai atribut utamadalam membuat keputusan investasi tapi mempertimbangkandijalankannya praktek ESG (ESG compliance).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi praktek ESG dalamkorporasi keuangan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutanbagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Diharapkan seluruh entitas bisnis dapat mengadopsi prinsiptersebut.
Saat ini, John menilai, berbagai persoalan lingkungan sepertimaraknya pencemaran sungai akibat limbah hingga munculnyabanjir akibat pembangunan serampangan, serta tersingkirnyamasyarakat dari kampung halamannya semua bermuara pada praktik bisnis yang tak sehat. “Bisa jadi proses yang salah itusarat dengan kemungkinan korupsi,” ungkap John.
Artinya, lanjut John, masalah environment dan social itupunterkait dengan governance yang dilaksanakan entitas bisnis. “Dalam hal governance inilah ketentuan perusahaan harusmengikuti aturan pemerintah, mulai dari perpajakan, akuntansi, hingga aspek transparansi. Kalau Lippo Group, ESG ini menjadiacuan dasar, terlebih lagi mayoritas entitas kami adalahperusahaan terbuka,” simpulnya.
Setiap 9 Desember, hari Anti Korupsi diperingati secarainternasional. Korupsi dianggap sebagai musuh bagi dunia yang mendambakan pemerataan, keadilan, serta hukum yang takberpihak. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsiadalah pekerjaan rumah yang diamanatkan Reformasi 1998.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menganggap korupsi sebagaihambatan sosial dan ekonomi bagi kemajuan suatu negara. Korupsi juga menciptakan misallocation of resources dimanabeban sosial korupsi tidak saja menjadi beban bagi generasi saatini, namun juga beberapa generasi ke depan
