Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuat regulasi terkait perekrutan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pembahasan di internal Polri, ihwal perekrutan 57 eks pegawai KPK, sudah rampung.
Dedi mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang akan mengumumkan perekrutan tersebut.
"Dalam waktu dekat, dari Pak Menpan akan menyampaikan. Ini sudah berproses. Dari internal Polri sudah berproses. Regulasi sudah dibuat. Nanti setelah keterpaduan regulasi dari Kemenpan, baru nanti akan diumumkan kemudian," kata Dedi, Selasa (16/11/2021).
Dedi menyatakan pihaknya telah rampung membahas regulasi yang berkaitan dengan rincian perekrutan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri.
Menurut Dedi, regulasi itu menjadi payung hukum perekrutan 57 eks pegawai KPK. Hal ini agar perekrutan itu tak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
"Ada beberapa regulasi yang dibutuhkan. Contoh dari 57 memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ruang jabatan disini harus dipersiapkan, ruang jabatan sesuai kompetensi itu harus dilindungi satu regulasi. Peraturan Kapolri harus dibuat, dari BKN juga dibuat, dari Kemenpan harus dibuat guna ke depan tidak ada lagi permasalahan hukum terkait menyangkut masalah status kepegawaian yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menarik 57 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara.
Sigit menjelaskan pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hasilnya mendapatkan respons positif dari Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).
"Kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," tutur Sigit dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, Bareskrim Polri membutuhkan tenaga lebih banyak untuk menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri.
"Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan ada upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," katanya.
Sigit optimistis 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut memiliki rekam jejak sekaligus pengalaman yang baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.
"Tentunya itu sangat bermanfaat untuk perkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ujarnya.
