Bisnis.com, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan konteks keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pengadaan PCR Keterlibatan yang belakangan menuai kritik banyak pihaki.
Kata Mahfud, awal kemunculan Covid-19 pada paruh pertama 2020 itu dianggap mencekam sehingga hal ini telah mendorong Presiden Jokowi dan DPR RI untuk mengajak peran serta masyarakat untuk menanggulangi Covid-19, dengan solidaritas sosial, tenang, dan kreatif.
“Dalam situasi itulah banyak kelompok masyarakat merespons seruan DPR, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir yang ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia [GGI]. Indonesia [GSI] yang, antara lain, melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan,” ujar Mahfud dalam Webinar yang bertajuk ‘Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap UUD 1945,’ yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM, Sabtu (13/11/2021) malam.
Waktu itu, lanjut Mahfud, masyarakat seperti terteror dengan horor Covid-19. Alat kesehatan tidak ada, masker hilang dari pasar karena ditimbun oleh pedagang gelap dan dijual dengan harga puluhan kali lipat, rumah sakit banyak yang menolak pasien Covid-19 karena jika pernah menerima pasien Covid bisa dijauhi orang.
"Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat. Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya", tandas Mahfud.
Tidak hanya itu, Mahfud menuturkan bermunculan pula hasil penelitian kreatif dari berbagai kampus. Dari UGM, misalnya, lahir G-Nose, dan dari Unair lahir lima racikan obat untuk mengobati Covid-19 sesuai dengan tingkat komplikasinya.
Baca Juga
Sekarang, ujar Mahfud, kita sudah bisa bernafas lega dan bersyukur, bahwa selain sudah konstitusional, kebijakan dan langkah Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga cukup efektif. Di dunia internasional, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai termasuk yang terbaik.
"Meski begitu kita harus tetap waspada dan selalu mengikuti prokes, sampai nanti benar-benar aman. Jangan lengah, jangan lalai," tandas tokoh yang merupakan orang sipil pertama yang menjabat Menko Polhukam itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
