Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen Barikade 98 Arif Rahman menyoroti keterlibatan pihak tertentu terkait polemik test PCR yang berujung pada reshuffle kabinet. Menurutnya, isu tersebut digulirkan untuk kepentingan politik di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Saya melihat isu ini semata-mata digulirkan untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle kabinet,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/11/2021). Staf khusus Wakil Presiden RI tersebut digarap secara masif dan sistematis.
Selain itu, dia menyayangkan isu-isu tersebut digunakan untuk mendorong wacana pergantian kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat.
“Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya basis fakta. Namun, disajikan dengan bahasa yang mencekam," jelasnya.
Terkait harga test PCR, dia mengatakan Indonesia termasuk salah satu dari beberapa negara dengan tarif swab test paling terjangkau. Apalagi, kini tarif tes PCR tidak boleh lebih dari 300rb rupiah setelah diputuskan oleh Presiden Jokowi.
Dia mencontohkan test PCR di beberapa negara Asea, antara lain Malaysia 150 atau setara dengan Rp513.218, Singapura 125 SGD-160 SGD atau setara dengan Rp1,3 juta - Rp1,6 juta, Filipina 2.460 PHP atau setara dengan Rp689.000, Vietnam 734.000 VND atau setara Rp455.000, dan Thailand 4.000 TBH atau setara Rp1,7 juta.
Menurutnya, kunci dari keberhasilan penekanan korban di pandemi gelombang I dan II tak lain karena adanya kepercayaan masyarakat dan gotong royong antara pemerintah dan sesama masyarakat. Alhasil, kerja penanganan termasuk vaksinasi, bisa berjalan masif.
Dia meyakini jika isu terkait test PCR menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Padahal, dia menilai kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing. Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai Menteri.
"Penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi di Kemenkes,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
