Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo memastikan implementasi berbagai komitmen Indonesia untuk pemulihan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan di Indonesia tetap berlanjut meskipun di masa pandemi Covid-19
Dia menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi karena berdampak buruk bagi kondisi sosial-ekonomi.
“Pertama, kita harus percepat pemulihan ekonomi melalui ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, ini ada di Sustainable Ocean Plans hingga tahun 2025,” katanya dalam acara Ocean Panel Leader Meeting HLP SOE, COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, dikutip dari laman resmi Kemenko Marves, Rabu (3/11/2021).
Menurutnya, tantangan pemulihan ekonomi bukanlah yang mudah untuk diselesaikan sehingga diperlukan kerja keras dan kerja sama antarnegara, terutama anggota Ocean Panel.
Indonesia yang siap memimpin mewujudkan agenda strategis ekonomi laut berkelanjutan pun mendapatkan dukungan dari para pemimpin dunia dalam agenda G20 tahun 2022 dan Asean tahun 2023.
Lebih lanjut, tantangan kedua yakni adalah memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Basilio mengatakan, bahwa Indonesia berkomitmen melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon melalui pendanaan untuk membangun pembangkit energi bersih.
“Kami kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, kolaborasi untuk terus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara,” katanya.
Basilio meyakini serangkaian tindakan prioritas untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berkontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut.
Terakhir, Basilio menilai pertemuan leaders tentang ekonomi laut berkelanjutan ini menjadi momentum strategis dan peran penting untuk menguatkan kerja sama antar negara dan memperbaiki pemulihan ekonomi serta menjaga sustainabilitas laut sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Adapun, HLP SOE merupakan forum yang diinisiasi oleh PM Norwegia pada 2018 dengan 14 negara anggota, yakni Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal dan Indonesia.
