Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi pelantikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan bahwa pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional. Sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Mulyanto menjelaskan bahwa sebelumnya para ahli sudah meminta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
“Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” jelas Sesmenristek era Presiden SBY ini.
Mulyanto menuturkan bahwa berdasarkan jurnal sains terkenal, yaitu Nature dalam editorial pada bulan lalu, di situ tertulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius namun tidak jelas rencana kinerjanya.
Di saat yang sama, Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat 87 dari 132 negara.
Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean.
Selain itu, tambah Mulyanto, tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).
“Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik,” ucapnya.
