Bisnis.com, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan tema evaluasi publik terhadap penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan demokrasi pada 17 sampai 21 September. Sebagian masyarakat menilai ekonomi nasional buruk.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa berdasarkan pertanyaan kepada masyarakat terkait kondisi ekonomi nasional, 36,7 persen menganggap buruk. Sedangkan sangat buruk 7,4 persen.
“Kalau ditotal 44,1 persen. Jadi lebih banyak menilai keadaan ekonomi buruk dibandingkan baik. kalau dilihat net, lebih banyak yang nilai negatif,” katanya pada diskusi virtual, Minggu (26/9/2021).
Burhan menjelaskan bahwa mereka yang menilai buruk umumnya adalah masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap.
Masih mengacu pada survei, masyarakat yang menilai ekonomi nasional dalam keadaan sedang sebesar 33,3 persen.
Mereka yang melihat sangat baik 0,7 persen dan baik 16,1 persen. Sedangkan tidak jawab 5,7 persen.
Baca Juga
Meski masyarakat menilai negatif, persepsi ini lebih baik dibandingkan saat terjadi puncak gelombang Covid-19.
Pada Mei 2020 misalnya, ketika Covid-19 sedang tinggi-tingginya, masyarakat menilai ekonomi buruk mencapai 81 persen. Setelah itu berangsur turun.
Hingga akhirnya terjadi kenaikan persepsi ekonomi semakin buruk pada Juli 2020. Saat itu angkanya 52,5 persen.
“Ini bertepatan dengan gelombang kedua dan penerapan PPKM [pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat] darurat sehingga mobilitas masyarakat yang sebelumnya mengalami pelonggaran kemudian diperketat sehingga mobilitas untuk mencari nafkah terganggu,” jelas Burhan.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei dengan metode simple random sampling kepada 1.200 responden. Tingkat toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen dan kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
