Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjanjikan pemerintah akan merangkul keterlibatan kalangan untuk menyukseskan langkah Indonesia sebagai Presidensi G20.
Sekadar informasi, mulai 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022, Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 yang serah terimanya akan dilakukan saat KTT G20 di Roma, 30–31 Oktober 2021.
Menteri Retno menuturkan, selain isu kesehatan, pandemi Covid-19, dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada isu UMKM, serta ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi.
“Kami juga ingin mendorong peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabel dalam dunia kerja. Ada juga forum bisnis dan kemitraan dalam sektor sustainable infrastructure dan investasi kesehatan,” katanya dalam siaran resmi, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, di G20 nanti Indonesia akan fokus untuk memperkuat sektor-sektor tersebut untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan, dan ketahan bersama.
Menurutnya, sistem kerja di G20 sendiri terbagi menjadi dua pilar, yakni finance atau keuangan dan sherpa track.
Pilar keuangan akan dikelola oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan isu diluar keuangan dan moneter akan dikelola di bawah pilar sherpa track yang digawangi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri
Untuk sherpa track, kata dia, Indonesia akan mendorong G20 melakukan 12 pertemuan pada tingkat menteri, yaitu menteri luar negeri, development, ekonomi digital, kesehatan, environment and climate, energi, ketenagakerjaan, trade industry and investment, tourism, agriculture, edukasi, dan special ministerial meeting on women empowerment.
“Selain pertemuan pada tingkat G2G yang akan mengerucut pada penyelenggaraan KTT yang diselenggarakan pada Oktober 2021 di Indonesia, akan ada pertemuan yang sifatnya di luar pemerintahan bernama engagement group,” ujarnya.
Nantinya, akan ada 10 engagement group, yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, dan parlemen.
“Parlemen akan diaktifkan kembali dalam keketuaan Indonesia, dan yang baru adalah lembaga audit tertinggi. Ini merupakan inisiatif baru Presidensi Indonesia,” jelasnya.
