Bisnis.com, SOLO - Dua terduga pelaku perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membantah dirinya melakukan bullying dan pelecehan seksual.
Melalui kuasa hukumnya, RT dan EO membantah telah melecehkan korban berinisial MS secara verbal maupun non verbal di tahun 2015-2017.
Kuasa Hukum RT dan EO, Tegar Putuhena mengatakan, pihaknya tidak menemukan bukti pendukung terkait dugaan kasus yang menimpa korban MS.
Saat mendampingi kliennya di unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat, Tegar menjelaskan satu-satunya sumber rujukan, yakni dari keterangan atau rilis yang disebarluaskan di sejumlah grup media melalui aplikasi perpesanan pada Rabu (1/9) lalu.
"Intinya polisi mendalami kejadian di tahun 2015 dan sejauh ini yang kami menemukan tidak ada peristiwa itu. Peristiwa di tahun 2015 yang dituduhkan dan sudah viral tidak ada, tidak didukung bukti apa pun," kata Tegar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).
Tegar membantah bahwa kliennya pernah melakukan perbudakan maupun pelecehan, baik verbal maupun seksual terhadap korban MS, seperti yang ditulis dalam pesan berantai tersebut.
Dua terduga pelaku tersebut pun merasa tidak melakukan seluruh perundungan yang dituduhkan terhadap mereka.
Dalam rilis, salah satu poin peristiwa tahun 2015 menyebutkan terduga pelaku melecehkan MS
dengan mendokumentasikan alat vital korban.
Hal itu pun mengakibatkan korban trauma jika foto tersebut disebar dan diperjualbelikan.
"Tidak ada. Kami justru menunggu polisi untuk membuktikan itu. Kalau memang ada, coret-coret, ada fotonya, monggo (dibuktikan). Mungkin kami akan ambil langkah juga. Kenapa kami mau mendampingi klien kami, karena memang fakta-fakta itu setelah kita uji beberapa kali, tidak ditemukan," kata Tegar.
Diketahui, RT dan EO berencana melaporkan balik MS kepada pihak berwajib dengan tuduhan cyber bullying karena telah menyebarkan identitas mereka.
"Yang terjadi 'cyber bullying' baik kepada klien kami, maupun keluarga dan anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir dan akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor," kata Tegar, dikutip dari Antara.
Tegar menjelaskan bahwa ketiga terlapor lainnya, melalui kuasa hukum masing-masing, telah
mempertimbangkan pelaporan tersebut dan mempelajari unsur-unsur pidananya.
Ia menilai bahwa rilis yang disebar di sejumlah grup media oleh MS, telah membuka identitas pribadi yang membuat pelapor dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
