Bisnis.com, JAKARTA - Anggota legislatif yang menolak pemberian fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri terus bertambah jumlahnya. Mereka menilai kebijakan itu justru akan mengecewakan masyarakat di tengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.
Salah satu Anggota DPR yang menyuarakan penolakan terhadap pemberian fasilitas itu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini.
"Mengusulkan kepada Sekjen DPR RI untuk menggunakan seluruh fasilitas milik DPR sebagai tempat Isoman baik untuk anggota DPR, PNS di lingkungan DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Sekretariat dan juga Masyarakat umum," kata Jazuli dalam video yang diunggah pada akun @FPKSDPRRI, Kamis (29/7/2021).
Ketimbang mengeluarkan biaya untuk sewa hotel, dia mengusulkan untuk memanfaatkan Wisma DPR sebagai tempat isolasi mandidi (isoman) bagi Anggota DPR ataupun staf di lingkungan DPR yang terpapar Covid-19.
"Ketimbang sewa hotel, manfaatkan Wisma DPR untuk isoman. Empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah," ujarnya.
Sy telah menyarankan sejak awal Juni via surat resmi pd Pimpinan DPR agar memanfaatkan Wisma DPR di Kopo utk isoman/karantina dipantau unit pelayanan kesehatan @DPR_RI . Dgn demikian tak perlu keluar biaya utk hotel. https://t.co/wuct98gHLe
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) July 29, 2021
Penolakan juga disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mendukung usulan Fraksi PKS untuk memanfaatkan Wisma DPR di Kopo sebagai tempat isolasi mandiri bagi anggota legislatif.
"Saya telah menyarankan sejak awal Juni via surat resmi pada Pimpinan DPR agar memanfaatkan Wisma DPR di Kopo utk isoman/karantina dipantau unit pelayanan kesehatan @DPR_RI. Dengan demikian tidak perlu keluar biaya untuk hotel," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Jumat (30/7/2021).
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyebut rencana Kesekjenan DPR RI memberikan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR terpapar Covid-19 sangat menyakiti hati rakyat Indonesia.
"Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Menurutnya, kondisi saat ini sangat sulit karena warga yang terpapar Covid-19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit, bahkan belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di RS.
Selain itu dia menilai bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan gejala berat dan ada penyakit bawaan, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampung-nya.
"Coba rasakan situasi darurat semacam ini, bagi masyarakat bawah yang terpapar Covid-19 situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya," ujarnya.
Yanuar menilai agak memalukan apabila anggota DPR minta diberikan fasilitasi khusus untuk isoman di saat suasana rakyat sedang kesusahan. Menurutnya, anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar Covid-19 karena pasti paham apa yang harus dilakukan, misalnya, mampu beli obat-obatan sendiri dan bisa isolasi sendiri.
Politikus PKB itu menilai apabila ada anggaran khusus untuk fasilitasi isoman anggota DPR, lebih baik disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan surat edaran bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif COVID-19 tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan.
Fasilitas karantina/isolasi mandiri tersebut diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, staf dan ASN di lingkungan DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Fasilitas isoman tersebut disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta yaitu Hotel Ibis di Jalan Daan Mogot dan Hotel Oasis di Jalan Senen Raya.
