Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mengintensifkan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Mendagri menilai, sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya.
"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah dan lainnya mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/7/2021).
Dia menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat. Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.
"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh Bapak Presiden pada saat Ratas, kehadiran kepala daerah di lapangan," terangnya.
Selain itu, Pemda juga diminta segera merealisasikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga masyarakat segera mendapatkan haknya melalui penyaluran Bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai penurunan mobilitas selama PPKM Darurat belum signifikan.
Dia melaporkan sejumlah kabupaten kota keluar dari zona hitam dari 35 menjadi 27 daerah. Kendati demikian dia menilai Jawa Timur dan Bali masih memerlukan perhatian lebih ketat.
“Sampai 6 Juli, kita lihat kabupaten kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum siginifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” katanya dalam siaran resmi, Rabu (7/7/2021).
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
