Bisnis.com, LONDON - Negara-negara kaya anggota G7 didesak agar membayar vaksinasi virus Corona global.
Mereka diminta membantu menghentikan virus untuk bermutasi dan kembali sebagai ancaman dunia.
Desakan itu disampaikan seratus mantan presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri menjelang KTT G7 di Inggris yang akan dimulai pada Jumat (11/6/2021).
Selama pertemuan puncak itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang.
Dalam suratnya kepada G7, para mantan pemimpin dunia mengatakan kerja sama global pada 2020 telah gagal, tetapi tahun 2021 dapat mengantarkan era baru.
“Dukungan dari G7 dan G20 yang membuat vaksin mudah diakses oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bukanlah tindakan amal, tetapi lebih merupakan kepentingan strategis setiap negara,” isi surat itu.
Di antara para penandatangan adalah mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown dan Tony Blair, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban-Ki Moon dan 15 mantan pemimpin Afrika.
Mereka mengatakan G7 dan para pemimpin lain yang diundang ke KTT harus menjamin untuk membayar sekitar 30 miliar dolar AS atau Rp427 triliun per tahun selama dua tahun. Dana itu dimaksudkan untuk memerangi pandemi di seluruh dunia.
"Bagi G7 untuk membayar bukanlah amal, itu adalah perlindungan diri untuk menghentikan penyakit menyebar, bermutasi, dan kembali mengancam kita semua," kata Brown.
"Biaya hanya 30 sen (sekitar Rp6.000) per orang per minggu di Inggris, adalah harga kecil untuk membayar polis asuransi terbaik di dunia," tambah pernyataan tersebut.
Permohonan mereka bertepatan dengan jajak pendapat oleh badan amal Save the Children. Publik di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada memberi dukungan kuat bagi G7 untuk membayar 66 miliar dolar AS atau Rp941 triliun yang dibutuhkan untuk vaksin Covid-19 secara global.
Di Inggris, 79 persen responden mendukung kebijakan semacam itu, sementara 79 persen orang Amerika mendukung proposal tersebut, menurut jajak pendapat tersebut. Dukungan terendah terlihat di Prancis, hanya 63 persen responden yang mendukung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
