Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.
Menurutnya, mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX DPR, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," kata Saleh, Senin (19/4/2021).
Dia menilai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin.
“Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih," ujarnya.
Menurut Saleh, dukung mendukung dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.
“Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai,” kata Saleh.
Dia juga mengingatkan bahwa pengadaan vaksin tidak sama dengan Pilkada atau Pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan, semakin banyak yang mendukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak.
“Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," ujar Anggota Komisi IX DPR asal Sumut itu.
Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.
Oleh karena itu, kata Saleh, setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. "Semua harus diperlakukan sama," kata Saleh.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal polemik vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Dia menilai pembuatan vaksin harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan protokol yang berlaku.
Menkes mengaku sangat terbuka dengan seluruh penelitian apalagi vaksin yang diproduksi di dalam negeri karena pemerintah tidak ingin terus menerus melakukan importasi.
Kendati demikian, pemerintah mengingatkan agar produksi vaksin harus sesuai kaidah ilmiah, sesuai protokol baku dan ketentuan. Dia meminta agar aturan ini tidak dilanggar.
“Harus benar-benar dibikin sesuai kaidah ilmiah, protokol baku dan ketentuan, jangan di-shortcut,” kata Menkes dalam webinar Kemenkes, Minggu (18/4/2021) malam.
Budi Gunadi mengaku tidak begitu menguasai perihal vaksin karena bersifat sangat ilmiah. Alhasil dia meminta agar perbincangan atau perdebatan tentang vaksin dilakukan antarsesama peneliti.
Dia meminta masyarakat tidak berdebat berlebihan tentang vaksin Nusantara. Dia menilai perdebatan di media sosial tidak diperlukan terkait vaksin ini.
“Jadi tolong dibicarakan di tataran ilmiah, itu sangat oke di debat ilmiah malah kadang tajam sekali tapi dilakukan oleh ilmiah. Jangan dilakukan di tataran media, politik, masak yang debat Pemred, politisi, kan gak cocok. Ini kan suatu yang sangat ilmiah, biarkan ilmuwan berdebat di tataran ilmiah,” ujarnya.
