Bisnis.com, JAKARTA - Facebook akhirnya menindaklanjuti ancamannya untuk melarang warga Australia melihat atau mengunggah konten berita di situsnya sebagai tanggapan atas peraturan terkait media berita yang diajukan pemerintah federal.
Sebelumnya pemerintah setempat mengajukan proposal yang mewajibkan raksasa media sosial itu untuk membayar ke media. Dilansir dari The Verge, aturan baru yang sedang digodok itu berasal dari penyelidikan tahun 2019 yang menyimpulkan, bahwa raksasa teknologi seperti Facebook dan Google mengambil bagian terlalu besar dari pendapatan iklan online dari perusahaan media di Australia.
Direktur Pengelola Facebook untuk Australia dan Selandia Baru, Will Easton mengatakan, pihaknya akan memblokir tautan ke penerbit (publisher) Australia agar tidak diposkan. Artinya, untuk sementara tidak ada pengguna Australia yang dapat berbagi atau melihat konten dari outlet berita mana pun, baik Australia maupun internasional.
"Aturan yang diajukan pada dasarnya salah memahami hubungan antara platform kami dan penerbit yang menggunakannya untuk berbagi konten berita," katanya dalam posting blog yang diterbitkan pada pagi ini seperti dikutip TheGuardian.com, Kamis (18/2/2021).
Dia mengakui hal itu membuat pihaknya menghadapi pilihan yang sulit: upaya untuk mematuhi hukum yang mengabaikan realitas hubungan tersebut, atau berhenti mengizinkan konten berita pada layanan untuk Australia.
“Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir,” ujarnya.
Situs berita, termasuk Guardian Australia, mulai pagi ini tidak lagi menampilkan kiriman di halaman Facebook mereka pada Kamis pagi ini.
Easton mengatakan, penerbit pada posisi untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan dari berbagi konten di Facebook daripada Facebook. Sedangkan, konten berita menyumbang kurang dari 4 persen dari semua konten yang dibagikan dan perusahaan bersedia untuk mendukung berita, tetapi hanya dengan "aturan yang tepat".
“Kami berharap di masa mendatang, pemerintah Australia akan mengakui nilai yang telah kami berikan dan bekerja sama dengan kami untuk memperkuat, daaripada membatasi, kemitraan kami dengan penerbit,” katanya.
Pengecekan fakta dan informasi Covid-19 akan tetap ada untuk memerangi informasi yang salah di platform. Hanya saja, larangan itu akan berarti orang tidak akan dapat memposting tautan dari situs berita sebagai tanggapan atas informasi yang salah di platform.
Anggota parlemen Australia bidang keuangan, Josh Frydenberg menulis di Twitter bahwa dia telah melakukan "diskusi yang konstruktif" dengan kepala eksekutif Facebook Mark Zuckerberg pada Kamis pagi.
Dia mengangkat beberapa masalah yang tersisa terkait aturan negosiasi media berita pemerintah dan setuju untuk melanjutkan percakapan untuk mencoba menemukan jalan keluarnya.
Dia mengangkat beberapa masalah yang tersisa terkait aturan perundingan media berita Pemerintah dan pihaknya setuju untuk melanjutkan percakapan untuk mencoba menemukan jalan keluar ke depan.
Sementara itu, Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher, mengatakan langkah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas informasi yang sekarang tersedia di Facebook.
“Keputusan yang mereka ambil… adalah [untuk] menghapus semua sumber berita luar biasa yang terpercaya dari platform,” katanya kepada radio 2GB.
