Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Survei Indikator: Mayoritas Ingin Pilkada Tidak Ditunda Selama 2 Tahun

54,8 persen mendukung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota segera dilaksanakan setelah masa jabatan habis pada tahun 2022.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 08 Februari 2021  |  15:28 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi - Antara/Hafidz Mubarak
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi - Antara/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyebut, bahwa masyarakat tidak ingin ada penundaan pilkada 2022 dan 2023.

Berdasarkan survei yang digelar pada 1-3 Februari 2021, sebanyak 54,8 persen mendukung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota segera dilaksanakan setelah masa jabatan habis pada tahun 2022.

Sementara itu, sebanyak 31,5 persen responden yang mendukung penundaan Pilkada dan digelar serentak pada 2024.

"Jadi sebagian besar memilih, ya ketika habis sebaiknya dilakukan pemilihan jangan ditunda sampai dua tahun," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam menyampaikan hasil survei secara daring, Senin (8/2/2021).

Selain itu, mayoritas responden mendukung pilkada tahun 2023 dilaksanakan. Sebanyak 53,7 persen menginginkan agar pilkada digelar setelah masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota habis pada 2023. Sementara, yang mendukung pelaksanaannya ditunda sebanyak 32,4 persen.

"Pilkada 2023 versus 2024 tidak berbeda jauh. Kalau sudah habis masa jabatan 2023, sebaiknya dilakukan proses pemilihan tanpa menunggu 2024," jelas Burhanuddin.

Sementara itu, sebesar 63,2 persen responden survei menilai pilkada harus digelar terpisah dengan pilpres dan pileg.

Di sisi lain, yang mendukung pilkada digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada 2024 sebanyak 28,8 persen, dan tidak menjawab 7,9 persen.

Adapun, survei ini digelar pada 1-3 Februari 2021. Sampel sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Burhanuddin menyebut, sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Nusantara pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir.

Secara rata-rata, sekitar 70 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada survei
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top