Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakam pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin dalam kasus suap Bansos Covid-19 wilatah Jabodetabek.
Pepen bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Mensos Juliari Peter Batubara (JPB).
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JPB," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (21/12/2020).
Belum diketahui, apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan Pepen. Namun, belakangan KPK sempat mencecar pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemsos), Adi Wahyono, terkait proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Adi sendiri adalah salah satu tersangka dalam kasus suap bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek. Kasus itu diketahui ikut menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
"Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan berbagai rekanan yang melaksanakan proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos tahun 2020," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).
Diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan penyidik masih mendalami vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjadi penyalur bansos.
Seperti diketahui, terdapat 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako yang sedang didalami penyidik KPK. Alex mengatakan bahwa KPK bakal menelusuri proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos yang sampai ke masyarakat tersebut.
"Jadi prinsipnya kan ada 272 kontrak kalau enggak salah, ya semua harus didalami. Siapa mendapat pekerjaan itu, darimana, atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu. Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran itu yang sampai ke masyarakat," ujarnya yang dikutip, Selasa (15/12/2020).
Sebelumnya, KPK menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.
Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
