Bisnis.com, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyoroti upaya penegakan hukum penanganan Covid-19 yang terkesan masih tebang pilih.
Padahal, menurutnya, penegakan hukum dalam proses penanganan Covid-19 yang adil dan berimbang akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.
"Saat ini kita merasakan law enforcement kadang terlihat tebang pilih. Ini menjadikan tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum kita," papar Syaikhu dikutip dari laman resmi PKS, Kamis (17/12/2020).
Syaikhu mencontohkan hal kecil soal tidak tegasnya penegakan aturan dalam penanganan Covid-19. Aturan ketat soal jaga jarak diberlakukan ketat di maskapai milik pemerintah, sementara maskapai swasta ada kelonggaran.
Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah maupun penegak hukum. "Kalau tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya," papar dia.
Syaikhu juga memberikan catatan saat awal-awal penanganan Covid-19 di Tanah Air, tidak terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat dan daerah masih kurang sinergitasnya khususnya pada masa-masa awal contohnya pemerintah pusat dan DKI. Hal ini ini pembelajaran dan catatan," paparnya.
Seperti diketahui, Fraksi PKS DPR RI menerbitkan Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Peluncurkan Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 ini dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini Ketua Tim Covid-19 FPKS Netty Presetiyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Epidemiolog Ede Surya Darmawan.
