.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi yang dilakukan pada awal 2000-an dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing. Menurutnya, setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (4/12/2020).
Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (3/12/2020).
Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Grace Naledi Mandisa Pandor selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.
Baca Juga
Pertemuan menghadirkan beberapa briefers, diantaranya Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika (Bintou Keita), ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan (Alexander Zouev), serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.
Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB.
Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman. Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.
