Bisnis.com, JAKARTA — Omnibus law atau UU Cipta Kerja menjadi ajang pertaruhan bagi pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi yang tengah berada di tepi resesi. Beleid sapu jagad ini dianggap menjawab seluruh hambatan dan tantangan yang ada di dalam ekosistem investasi.
Terlepas dari esensi omnibus law yang memang cukup penting, beleid ini sebenarnya sarat dengan muatan politik. Hal ini wajar mengingat mayoritas figur yang ada di pemerintahan berasal dari partai politik.
Namun siapa sangka Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu batu pijakan menuju pentas pemilihan presiden (Pilpres) 2024?
Sumber Bisnis di internal Partai Golkar memberikan informasi mengenai proses penyusunan dan pengawalan RUU Cipta Kerja hingga menjadi UU di parlemen. Sebanyak 85 anggota Fraksi Partai Golkar di Senayan mendapat instruksi untuk all out mengawal RUU Cipta Kerja.
Tak heran apabila kesan yang muncul adalah Partai Golkar lebih pro kepada Pemerintahan Joko Widodo dibandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019.
“Kami di DPR harus total, all out mengawal ini. Karena ini politisnya kuat dan memang disiapkan untuk [Pilpres] 2024,” kata sumber Bisnis di internal Partai Golkar, belum lama ini.
