Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Label halal MUI. - ilustrasi
Premium

Omnibus Law dan Sengkarut Sertifikasi Halal..

16 Oktober 2020 | 11:31 WIB
Permintaan sertifikat halal dari kelompok UMKM terus bertambah dan kini melalui UU Cipta Kerja pemerintah mempermudah proses pengurusan sertifikat halal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik dari sejumlah sisi, salah satunya mengenai sertifikasi halal.

Ada sejumlah poin krusial yang disoroti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam menerbitkan label halal ini.

Namun, dalam UU Cipta Kerja muncul aturan terkait sertifikasi halal yang tercantum dalam beleid tersebut memungkinkan pelaku usaha mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal tanpa melewati proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat seperti sebelumnya.

Perlu diketahui, bahwa self declare adalah aksi yang diharamkan oleh UU Nomor 33/2014 terkait Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH telah menjadi acuan untuk menyematkan logo halal pada suatu produk di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Nadratuzzaman Hosen menyoroti tentang auditor halal. Dalam Pasal 14 Omnibus Law UU Ciptaker, mereka tidak perlu lagi meminta sertifikasi dari MUI.

Dia menegaskan auditor adalah saksi dan wakil ulama yang wajib memahami aspek ilmu kehalalan dan juga dipercaya oleh ulama. Mereka tidak boleh menjadi saksi palsu dan berbohong. "MUI menganggap perlu ada sertifikasi auditor," tegasnya kepada Bisnis, Kamis (8/10/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top