Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Kirim Draf UU Cipta Kerja ke Presiden, Ini Jumlah Halamannya

Sebelumnya beredar paling tidak ada tiga versi jumlah halaman draf UU Cipta Kerja yang sempat diketahui publik. 
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 Oktober 2020  |  12:21 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar - Antara/Reno Esnir
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar - Antara/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini DPR mengirimkan draf Undang Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar akan mengirimkan langsung draf final Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kepada Presiden.

Dengan pengiriman tersebut, maka jumlah halaman draft undang-undang yang sempat beragam dalam berbagai versi menjadi pasti.

Sebelumnya beredar paling tidak ada tiga versi jumlah halaman draf UU Cipta Kerja yang sempat diketahui publik. 

"Nanti draf RUU Ciptaker kami kirim," kata Indra di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Indra akan mengirimkan langsung draf UU Cipta Kerja tersebut kepada Presiden Jokowi.

Menurut Indra draf UU Cipta Kerja yang akan dikirimkan sebanyak 812 halaman dan telah dilakukan penyempurnaan redaksional.

"Iya, benar [draf yang dikirimkan ke Presiden berjumlah 812 halaman]," ujarIndra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab simpang siur yang terjadi mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya.

Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU tersebut, total menjadi 812 halaman.

"Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja, hanya sebatas 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Azis menjelaskan saat pembahasan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, margin kertas masih ukuran biasa (A4).

Ketika draf dibawa ke Sekretariat Jenderal DPR RI, ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka, margin kertas diganti menjadi ukuran legal.

Itulah mengapa pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang dikutip oleh media massa mengatakan bahwa UU Cipta Kerja berisi 1.035 halaman.

Azis mengaku langsung menelepon Sekjen DPR RI untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

"Saya telepon Pak Sekjen, kenapa sudah keluar 1.032 halaman (1.035 halaman). Pak Sekjen jawab, Pak (Azis) ini masih draf kasar. Masih diketik dalam posisi kertas bukan sebagai legal paper-nya. Setelah netting, pengetikan koma, garis-garisnya itu tidak diatur kembali," katanya.

Azis melanjutkan jumlah final setelah editing adalah 812 halaman.

"Setelah pengetikan, dalam arti editing, mengikuti panduan legal oleh Bapak Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya adalah 812 halaman, termasuk di dalamnya adalah penjelasan UU Cipta Kerja. UU secara resmi hanya 488 halaman," terang Azis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr cipta kerja

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top