Bisnis.com, JAKARTA — Wali kota Bogor Bima Arya menanggapi tentang desakan publik agar daerahnya mengikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digaungkan Pemprov DKI Jakarta.
Dia menyatakan pihaknya masih akan menunggu hasil rapat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan pemerintah pusat pada akhir pekan ini.
"Mas Anies sampaikan bahwa Gubernur Jakarta masih harus rapat dengan pemerintah pusat hari Sabtu ini. Jadi yang saya tangkap, ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai terkait teknis dengan pemerintah pusat," kata Bima dalam acara diskusi yang diselenggarakan Smart FM, Sabtu (12/9/2020).
Meski demikian, Bima tak menampik bahwa dirinya lebih condong ingin menghindari PSBB total. Menurutnya, kembali ke PSBB total justru bakal membuat kebijakan menjadi tidak konsisten, mengingat sebelumnya pemerintah pusat dan daerah sangat berorientasi pada aspek pemulihan ekonomi.
"Poinnya adalah konsistensi kita. Kalau PSBB dilakukan total? Oke. Tapi urusan ekonominya selesai enggak? Personilnya kuat enggak? Kalau enggak, berarti kita enggak konsisten," ujarnya.
Bima mengklaim Pemerintah Kota Bogor telah melakukan survei bekerja sama dengan Laporcovid-19 dan para peneliti dari Singapura. Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, ditemukan bahwa Covid-19 merugikan 90 persen warga Bogor secara ekonomi.
Baca Juga
"Dampak ekonomi begitu dahsyat, sementara tingkat edukasi rendah. Artinya apa? Dalam kondisi warga yang seperti ini, tindakan yang melakukan lockdown terhadap aktivitas ekonomi warga tanpa resource dan logistik yang cukup, saya kira enggak pas."
Meski demikian, Bima menggarisbawahi agar masyarakat tidak menyalahartikan pendapatnya. Dia tidak ingin ucapannya ditangkap sebagai gestur menentang sikap Gubernur Anies.
Bima mengungkapkan setiap daerah punya kondisi dan orientasi berbeda. Sehingga, wajar bila dia dan Anies memiliki perbedaan pandangan.
"I have nothing personal dengan mas Anies. Tidak ada hubungannya dengan politik. Semua daerah punya kewenangannya masing-masing, kira-kira begitu," ungkapnya.
Seperti diketahui, DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB total pada Senin (14/9/2020). Keputusan ini merupakan hasil dari rapat yang dilaksanakan Anies dengan jajaran Pemprov pada Rabu (9/9/2020).
Anies menyebut tidak ada pilihan lain yang lebih aman, menimbang tingginya tingkat hunian rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan kapasitas yang tersedia akan habis dalam waktu dekat.
Berdasarkan data terkini Kementerian Kesehatan per 5 September 2020, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat hunian rumah sakit paling tinggi kedua di Indonesia.
Dengan total 67 rumah sakit rujukan, kapasitas rumah sakit di ibu kota sudah terisi 83 persen. Jakarta berada tepat di belakang Bali, yang mencatatkan tingkat hunian rumah sakit 98 persen.
"Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies.
