Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Mural tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. - ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Premium

Pilkada Serentak di Ambang Klaster Baru Covid-19

11 September 2020 | 12:41 WIB
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 membuat banyak pihak harap-harap cemas. Pasalnya, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Bisnis.com, JAKARTA — Maksud hati ingin meniru kesuksesan Korea Selatan dan Singapura menghelat pesta demokrasi di tengah pandemi, Indonesia justru dihadapkan pada nasib buram. Rencana menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun ini berpotensi besar memicu gelombang baru penyebaran Covid-19.

Potensi itu salah satunya terendus menyusul temuan yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pekan ini. Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia itu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah selama 4-6 September 2020.

Kata Ketua Bawaslu Abhan mengatakan partai politik (parpol) dan bakal paslon umumnya melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa di luar ketentuan. Jarak antar pendukung bakal paslon juga tidak dibatasi sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang dan pada saat proses pendaftaran.

Dia menyayangkan tindakan tersebut sambil menyatakan pihaknya sudah berupaya melakukan pencegahan jauh-jauh hari.

"Kami telah berupaya melakukan pencegahan jauh-jauh hari ingatkan pasangan calon dan parpol. Bahkan, menjelang hari-H, Bawaslu daerah mengingatkan kembali bapaslon dan parpol pengusung agar tidak mengerahkan massa," tutur Abhan lewat konferensi pers daring, Senin (7/9/2020).

Secara terpisah, dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Anggota Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu akan segera menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia juga meminta kepolisian, Satpol PP, dan Satgas Pencegahan Covid-19 bersiap memberikan sanksi tegas.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top