Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Seorang ayah bersama anaknya sedang memandang iklan rokok. - ilustras/Tobacco Atlas
Premium

Maju Mundur PP Pengendalian Tembakau

01 September 2020 | 22:09 WIB
Tarik ulur peraturan pemerintah terkait pengendalian tembakau, mengundang tanda tanya besar, apalagi di tengah Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Tangan kanannya dikepalkan kuat dan diadu dengan telapak tangan kirinya dengan keras. Geram, marah lalu diam sejenak untuk menenangkan diri. 

Ketua Lentera Anak Lisda Sundari tampak kesal. Tarikan nafas yang sangat dalam terdengar dari jarak 4 meter. Ada kekecewaan dan kekesalan yang ingin dia tampilkan.

Lisda kemudian berdiri dan berbicara dengan lantang tanpa henti tentang keresahannya. Apa yang dia sampaikan bukan tentang nasib hidupnya, tetapi masa depan Bangsa Indonesia. "Pemerintah harus tegas dan serius untuk mengendalikan  konsumsi rokok di Indonesia. Target sasarannya anak-anak muda. Iklan rokok harus dilarang," ungkapnya.

Keresahan Lisda cukup beralasan. Sebab hingga saat ini, hanya tiga kota yang melarang tegas iklan rokok. Sebut saja DKI Jakarta yang mulai melarang iklan luar ruang rokok pada 2015, yang kemudian diikuti pemerintah Kota Bogor.  

Sementara pemerintah daerah Kulonprogo memulai pelarangan iklan rokok lebih awal, 2014. Lisda juga sudah berusaha meyakinkan para pihak, kalau pendapatan asli daerah (PAD) tak akan berkurang jika pemerintah daerah tegas melarang iklan rokok. 

Menurut Lisda, pemerintah daerah lain bisa belajar banyak dari Kulonprogo. Saat kabupaten tersebut melarang iklan rokok pada 2014 nilai raihan PAD yang semula hanya Rp98 miliar, malah mencatatkan kenaikan menjadi Rp158 miliar pada 2015. Sementara pada 2016 nilai yang dikantongi mencapai Rp180,27 miliar.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top