Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sidang Tahunan MPR, Presiden Perlu Jelaskan Langkah ke Depan

Presiden harus menyampaikan sesuatu yang memberi harapan kepada rakyat meski Indonesia saat ini tengah menghadapi penyebaran wabah Covid-19 yang kian meningkat.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Agustus 2020  |  16:55 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR 2018 - Antara
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR 2018 - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Tahun MPR pada 14 Agustus mendatang dinilai menjadi momen yang pas bagi Presiden Joko Widodo memberikan kejelasan soal langkah ke depan yang akan ditempuh bangsa ini.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi juga memberikan kejelasan soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan status ekonomi negara saat ini.

Hal itu perlu disampaikan saat Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus mendatang.

Menurut Fadel, pidato presiden harus menyampaikan sesuatu yang memberi harapan kepada rakyat meski Indonesia saat ini tengah menghadapi penyebaran wabah Covid-19 yang kian meningkat.

"Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR jangan biasa-biasa saja tapi harus membawa harapan bagi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi Covid-19," kata Fadel dalam diskusi bertajuk “Sidang Tahunan MPR 2020”, Senin (10/8/2020).

Selain Fadel, pembicara lainnya dalam diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.

Fadel menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan konsentrasi membenahi wabah Covid-19. Dengan begitu diharapkan ekonomi yang tengah mengalami pertumbuahan sekitar minus 5 persen bisa diperbaiki.

Menurut Fadel dana yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota Negara sangat besar. Pada saat yang sama Indonesia membutuhkan penanganan wabah Covid-19 secara serius sehingga perlu dana yang tidak sedikit.

“Soal pemindahan Ibu Kota Negara, saya berpendapat sebaiknya ditunda dulu,” ujarnya.

Fadel menambahkan pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah terobosan dan tidak boleh menunggu.

Pada bagian lain, Fadel juga setuju kalau Presiden Jokowi mengumumkan kondisi ekonomi negara yang saat ini telah masuk resesi.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang minus menunjukkan Indonesia telah masuk ke masa resesi ekonomi.

“Banyak pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya yang menghadapi kesulitan ekonomi. Misalnya dalam persoalan pajak. Semakin hari kalau tidak ditangani makin bertambah sulit. Masyarakat juga sudah tidak sabar,” kata Fadel.

Fadel juga menyinggung serapan belanja negara yang baru mencapai 30 persen. Artinya, menurut Fadel, ada yang salah dalam pengelolaan.

"Kalau ini masih berlangsung sampai akhir tahun, [kondisi] kita akan semakin memprihatinkan pada tahun-tahun mendatang," kata Fadek.

Fadel kembali menegaskan pemerintah harus berani mengambil langkah. Misalnya merestrukturisasi utang dan mengalihkan dananya untuk UMKM.

Apabila pemerintah tidak melakukan langkah terobosan, keadaan bisa memburuk. Fadel menyebutkan bahwa hampir 60 persen perusahaan sudah tidak beroperasi sehingga membahayakan daya beli rumah tangga.

"Saya belum melihat perbaikan yang menjanjikan harapan baru. Kalau presiden tidak menyampaikan sesuatu dalam Sidang Tahunan MPR yang memberi harapan, bisa repot," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi ekonomi Pemindahan Ibu Kota
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top