Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Tahun MPR pada 14 Agustus mendatang dinilai menjadi momen yang pas bagi Presiden Joko Widodo memberikan kejelasan soal langkah ke depan yang akan ditempuh bangsa ini.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi juga memberikan kejelasan soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan status ekonomi negara saat ini.
Hal itu perlu disampaikan saat Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus mendatang.
Menurut Fadel, pidato presiden harus menyampaikan sesuatu yang memberi harapan kepada rakyat meski Indonesia saat ini tengah menghadapi penyebaran wabah Covid-19 yang kian meningkat.
"Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR jangan biasa-biasa saja tapi harus membawa harapan bagi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi Covid-19," kata Fadel dalam diskusi bertajuk “Sidang Tahunan MPR 2020”, Senin (10/8/2020).
Selain Fadel, pembicara lainnya dalam diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.
Fadel menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan konsentrasi membenahi wabah Covid-19. Dengan begitu diharapkan ekonomi yang tengah mengalami pertumbuahan sekitar minus 5 persen bisa diperbaiki.
Menurut Fadel dana yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota Negara sangat besar. Pada saat yang sama Indonesia membutuhkan penanganan wabah Covid-19 secara serius sehingga perlu dana yang tidak sedikit.
“Soal pemindahan Ibu Kota Negara, saya berpendapat sebaiknya ditunda dulu,” ujarnya.
Fadel menambahkan pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah terobosan dan tidak boleh menunggu.
Pada bagian lain, Fadel juga setuju kalau Presiden Jokowi mengumumkan kondisi ekonomi negara yang saat ini telah masuk resesi.
Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang minus menunjukkan Indonesia telah masuk ke masa resesi ekonomi.
“Banyak pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya yang menghadapi kesulitan ekonomi. Misalnya dalam persoalan pajak. Semakin hari kalau tidak ditangani makin bertambah sulit. Masyarakat juga sudah tidak sabar,” kata Fadel.
Fadel juga menyinggung serapan belanja negara yang baru mencapai 30 persen. Artinya, menurut Fadel, ada yang salah dalam pengelolaan.
"Kalau ini masih berlangsung sampai akhir tahun, [kondisi] kita akan semakin memprihatinkan pada tahun-tahun mendatang," kata Fadek.
Fadel kembali menegaskan pemerintah harus berani mengambil langkah. Misalnya merestrukturisasi utang dan mengalihkan dananya untuk UMKM.
Apabila pemerintah tidak melakukan langkah terobosan, keadaan bisa memburuk. Fadel menyebutkan bahwa hampir 60 persen perusahaan sudah tidak beroperasi sehingga membahayakan daya beli rumah tangga.
"Saya belum melihat perbaikan yang menjanjikan harapan baru. Kalau presiden tidak menyampaikan sesuatu dalam Sidang Tahunan MPR yang memberi harapan, bisa repot," ujarnya.
