Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perang Lawan Covid-19, Puluhan Konglomerat Minta Pajak Lebih Tinggi

Sekumpulan jutawan dari Amerika Serikat dan enam negara lain mendesak pemerintah mereka untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi di tengah amukan pandemi Covid-19.
Mobil mengantre di fasilitas tes Covid-19/Bloomberg
Mobil mengantre di fasilitas tes Covid-19/Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Sekumpulan jutawan dari Amerika Serikat dan enam negara lain mendesak pemerintah mereka untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi di tengah amukan pandemi Covid-19.

Di bawah nama Millionaires for Humanity, lebih dari 80 hartawan, termasuk pewaris Walt Disney Co. Abigail Disney, mantan Direktur pelaksana BlackRock Inc. Morris Pearl, dan pengusaha Denmark-Iran Djaffar Shalchi, mengajukan petisi untuk pajak yang lebih tinggi terhadap orang kaya.

Menurut mereka, membayar pajak yang lebih tinggi dapat membantu membayar miliaran dolar dalam program-program baru pemerintah yang diperlukan selama pandemi Covid-19.

“Hari ini, kami, para jutawan dan miliarder yang bertanda tangan di bawah ini, meminta pemerintah kami untuk menaikkan pajak pada orang-orang seperti kami. Dengan segera. Secara substansial. Secara permanen,” tulis mereka dalam surat terbuka.

“Kami tidak menyetok rak-rak toko serba ada atau mengantar makanan dari pintu ke pintu. Tapi kami punya banyak uang. Uang yang sangat dibutuhkan saat ini,” demikian menurut surat tersebut, seperti dilansir Bloomberg, Senin (13/7/2020).

Surat resmi, yang disampaikan menjelang pertemuan negara-negara G20 akhir pekan ini, bukan yang pertama kali diajukan.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19 memengaruhi keuangan publik, sekelompok jutawan yang menyebut diri mereka Patriotic Millionaires telah mendesak untuk sistem pajak yang lebih progresif.

Dalam surat terbuka mereka, Millionaires for Humanity juga memperingatkan bahwa Covid-19 dapat mendorong jutaan orang lebih ke dalam kemiskinan. Sementara itu, beramal bukan jawaban atas permasalahan ini.

“Para pemimpin harus mengambil tanggung jawab untuk mengumpulkan dana yang kita butuhkan dan mengeluarkannya secara adil," menurut surat itu.

“Kami berutang besar kepada orang-orang yang bekerja di garis depan pertempuran global ini. Sebagian besar pekerja penting dibayar sangat rendah untuk beban yang mereka tanggung,” tandas mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper