Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

China Balas Jatuhkan Sanksi ke Empat Pejabat AS

Sanksi itu dimaksudkan sebagai balasan simbolis atas undang-undang yang menghukum Beijing karena perlakuannya terhadap etnis minoritas di wilayah Xinjiang.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  15:34 WIB
Ilustrasi - Reuters
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - China mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap pejabat AS termasuk Senator Marco Rubio dan Ted Cruz. Sanksi itu dimaksudkan sebagai balasan simbolis atas undang-undang yang menghukum Beijing karena perlakuannya terhadap etnis minoritas di wilayah Xinjiang.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (13/7/2020), selain dua senator tersebut, sanksi juga dijatuhkan pada dua politisi AS lainnya yakni Sam Brownback dan Chris Smith. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan sanksi terhadap empat pejabat itu akan dimulai hari ini, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Langkah itu dilakukan tiga hari setelah AS menyetujui seorang anggota penting Partai Komunis China dan tiga pejabat lainnya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, yang terletak di ujung barat negara itu.

Beijing telah berulangkali berjanji akan membalas tindakan AS yang dimaksudkan untuk mendukung warga Xinjiang, Hong Kong dan Taiwan. China menuduh Washington melakukan campur tangan yang tidak semestinya dalam urusan internal negara itu.

Pejabat China yang terkena sanksi AS yakni Chen Quanguo, sekretaris partai Xinjiang yang duduk di Politbiro beranggotakan 25 orang, serta Zhu Hailun, sekretaris partai Komite Politik dan Hukum Xinjiang dan mantan direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang.

Baik langkah AS dan tanggapan China merupakan tindakan simbolis karena kedua kelompok pejabat tersebut tidak mungkin memiliki banyak akses keuangan atau hukum di masing-masing negara.

Keputusan AS menandai pertama kalinya negara itu menggunakan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global 2016 untuk menghukum pejabat China. Undang-undang itu diketahui memberikan otoritas luas pada AS untuk menjatuhkan sanksi hak asasi manusia pada pejabat asing.

Pejabat administrasi senior telah mendorong sanksi selama berbulan-bulan tetapi telah dihalangi oleh Presiden Donald Trump, yang khawatir bahwa mereka akan memperumit kesepakatan perdagangan AS-China.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat hong kong beijing
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top