Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Marah, Komisi IX Minta Klarifikasi Data Milik Presiden

Politisi PKS menyoroti perbedaan data soal belanja di bidang kesehatan antara yang disampaikan Presiden Jokowi dan laporan kemenkes.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  09:24 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) saat memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI meminta klarifikasi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal realisasi belanja di bidang kesehatan.

Hal itu terkait pernyataan Presiden belanja di bidang kesehatan baru mencapai 1,53 persen dari keseluruhan anggaran sebesar Rp75 triliun di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidawati menuturkan pihaknya tengah menghimpun informasi dan data. Hal itu terkait dengan pelaporan keterserapan anggaran yang berbeda antara pernyataan Jokowi dan laporan realisasi anggaran milik kementerian kesehatan.

“Saya enggak tahu, dari Kemenkes hanya diam saja karena mungkin tidak berani mengungkapkan keterbukaan. Dari laporan yang kami terima dua hari lalu sudah 47 persen anggaran terserap tetapi bukan dari 75 triliun yang disebutkan presiden,” kata Mufida kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (30/6/2020).

Mufida berharap pernyataan tersebut dapat diklarifikasi untuk mengetahui penggunaan anggaran kesehatan riil di tengah pandemi Covid-19.

“Kita tengah evaluasi sudah pertengahan tahun kenapa masih 47 persen. Ini situasi krisis darurat kesehatan seharusnya sudah banyak terserap kalau benar uangnya ada, kita enggak tahu ada persoalan apa dalam pencairan, penurunan dana,” kata dia.

Hanya saja, lanjut Mufida, angka serapan itu termasuk dengan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

“Kita itu ada sebenarnya pengajuan yang diajukan oleh Kemenkes untuk penanganan Covid-19 dan BPJS di dalamnya itu sekitar 54 triliun dan yang baru dipenuhi itu sekitar 25,73 triliun. Pada saat laporan realisasi dua hari lalu sudah ada sekitar 47 persen terserap tetapi bukan dari angka 75 triliun seperti yang disebut Presiden,” ujar Mufida.

Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian di bidang kesehatan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020).

Hal itu terungkap dalam video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).

Jokowi memberikan contoh realisasi belanja di bidang kesehatan yang mendapatkan anggaran Rp75 triliun. "Baru keluar 1,53 persen, coba," jelas dia.

Dampaknya, uang beredar di masyarakat tertahan. Pembayaran tunjangan, sambung Jokowi, untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, mesti segera dikeluarkan. Selain itu, belanja-belanja untuk peralatan segera direalisasikan.

"Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kemenkes
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top